Abdul Halik Harun
BITUNG - DPRD Kota Bitung gelar Rapat Paripurna DPRD Kota Bitung Kedua puluh Enam Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2023-2024 Akhir, Pembahasan Pembicaraan Tingkat Satu Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggung jawawaban Pelaksanaan APBD TA 2023.
Rapat dilaksanakan di ruang sidang DPRD Wakil Ketua Nabsar Badoa, dihadiri 20 Anggota Anggota Dewan, Sekda Kota Bitung Rudy Theno, para SKPD Pemkot Bitung, Asisten dan Para camat.
Nabsar menyampaikan bahwa sesuaiaturannya Rapat saat ini sudah memenuhi Korum, karena di hadir dihadiri oleh 20 anggota.
" Jadi Sesuai aturan rapat ini memenuhi Korum untuk dilaksanakan, " tandasnya.
Menariknya, usai di buk Rapat pembahasan Ranperda pertanggungjawan Walikota dibuka oleh Intrupsi. Anggota Dewan Partai Nesdem dengan tegas menyatakan menolak LPJ Walikota Bitung, dengan alasan menyasar pada kebijakan Walikota yang dianggapnya sudah menyengsarakan masyarakat khususnya PNS dan THL yang kata dia tidak dan belum mendapatkan haknya baik TPP, honor dan lainnya.
Bahkan lantang dirinya minta Pemerintah Walikota menghadirkan hasil Laporan BPK yang katanya hanya janji-janji yang hingga saat ini belum ditinjukan.
"Secara Pribadi saya menolak LPJ Walikota Bitung, saya minta hadirkan hasil laporan BPK sebagaimana dijanjikan Pemerintah kota Bitung yang disampaikan Sekda, " tegasnya.
Hal ini pun ditanggapi anggota DPRD Partai Demokrat Erwin Wurangian, bahwa dalam aturannya anggota DPRD secara pribadi tidak tak bisa menolak LPJ Walikota, yang dibenarkan adalah memberikan pandangan dan koreksi terkait kebijakan yang ada.
Lain halnya, Anggota DPRD Partai Amanat Nasional (PAN) Hasan Suga mengatakan kita disini melaksanakan Agenda rapat pembahasan jelas, bukan saling tuding.
"Jangan seperti anak-anak, kita disini sedang melaksanakan rapat pembahasan, bukan saling tuding, jadi jangan seperti anak-anak, " sentilnya.
Diakhir. Setelah pembacaan pandangan Umum Fraksi dan persetujuan menerima LPJ oleh masing-masing Partai, Rapat Paripurna Ranperda Terkait LPJ Walikota tahin 2023-2024 ditutup. (AH)
Maskuri 
